PAMEKASAN - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber yang tersebar di kementerian/lembaga untuk memperkuat keamanan siber dan memperkuat pertahanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dari serangan siber. Kementerian Hukum dan HAM merupakan satu diantara 25 Kementerian/Lembaga yang diberikan kepercayaan membentuk tim CSIRT. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur selaku unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM mengikuti acara Launching Kumham-CSIRT secara virtual pada Selasa (14/6).
Kakanim Imam Bahri (tengah) didampingi Kasubsi TI Inteldakim (kiri) dan Kasubsi Yanverdokim (kanan)
mengikuti Acara Launching Kumham-CSIRT
Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB. Bertempat di aula Ratu Pamelingan, acara launching tersebut juga diikuti oleh Kakanim Imam Bahri, Kasubsi Yanverdokim Agus Surono, Kasubsi TI Inteldakim Darwin Piandu dan JFT Analis Keimigrasian Pertama Alfa Raditya. Sementara itu, di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, acara dihadiri oleh sejumlah pejabat, diantaranya Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian dan Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto.
Dalam pidatonya, Kepala BSSN Hinsa Siburian menjabarkan, tugas pokok CSIRT adalah untuk membangun dan mengonsolidasikan sistem proteksi pada seluruh infrastruktur informasi vital dengan tujuan untuk melindungi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hinsa menegaskan, BSSN berkomitmen untuk memelihara kesigapan dan ketahanan siber nasional dalam menghadapi ancaman siber. "CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. CSIRT terdiri atas CSIRT Nasional atau Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional (Pusopkamsinas), CSIRT Sektoral pada pemerintahan, Infrastruktur Informasi Vital Nasional dan Privat, serta CSIRT Organisasi," ujar Hinsa.
Sekjen Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto menyampaikan sambutan
Sementara itu, mewakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward O.S. Hiariej yang berhalangan hadir, Sekjen Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto mengatakan kita harus siap dan tanggap menghadapi perang siber, intoleransi, radikalisme, ancaman terorisme, serta menghadapi ancaman kejahatan lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. "Pemanfaatan teknologi yang merusak peradaban bangsa, sangat membahayakan persatuan, kesatuan, dan demokrasi. Hal tersebut harus dapat diatur secara terukur," kata Andap usai meluncurkan KUMHAM-CSIRT atau Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Hukum dan HAM.
Sejalan dengan amanat Presiden Republik Indonesia pada saat HUT Kemerdekaan RI, kata Andap, seluruh pihak harus siap siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, karena data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. “Kedaulatan data harus diwujudkan, tidak boleh ada kompromi. Inti dari adanya regulasi adalah untuk melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya di Graha Pengayoman Kemenkumham.
Dalam kurun waktu enam bulan terakhir, terdapat serangan siber sejumlah 385.980 serangan atau rata-rata serangan per hari 2.150 serangan. Ribuan serangan siber ini berasal dari dalam negeri dan luar negeri, serta menyasar website Kemenkumham, aplikasi persuratan internal, dan aplikasi kepegawaian. Dimana bentuk serangan terhadap website sebagian besar berupa Malicious Session sebanyak 71 persen, Server Side Code Injection (21%), Malicious Scan (6%), dan serangan berasal mayoritas USA sebesar 71 persen. (AR)
