PAMEKASAN - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melaksanakan Refleksi Akhir Tahun dan Resolusi Tahun 2022 yang diikuti oleh seluruh jajaran satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di daerah. Bertempat di di ruang aula Ratu Pamelingan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan, kegiatan akhir tahun itu juga diikuti secara virtual oleh Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur pada Rabu (29/12).
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyampaikan sambutan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H. Laoly menjelaskan bahwa refleksi akhir tahun ini adalah sebagi wujud akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan kinerja KemenkumHam selama tahun anggaran 2021. "Tahun 2021 kemarin kita mulai dengan janji kinerja, ini diakhor tahun kita melihat refleksi ditahun 2021 nanti awal tahun 2022 kita buat janji kinerja juga. Tahun 2021 ini adalah tahun berat penuh dengan tantangan bukan hanya kita tapi semua merasakan hal yang sama.", sebut Yasonna Laoly dalam sambutannya.
Ditemui usai acara, Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan Imam Bahri mengatakan, refleksi akhir tahun ini merupakan renungan atas capaian yang telah diraih oleh unit pelaksana teknis yang dinahkodainya selama setahun terakhir. "Sampai dengan hari ini, dalam hal keuangan, penyerapan anggaran Kantor Imigrasi Pamekasan pada tahun ini telah mencapai sebesar 77,84%. Dalam hal pelayanan keimigrasian, dari 3.116 permohonan, sebanyak 2.849 atau 91% paspor telah diterbitkan. Adapun untuk Izin Keimigrasian, dari 179 permohonan, sebanyak 177 atau 98% telah selesai diproses.", katanya. Imam berharap bahwa di tahun mendatang capaian kinerja ini dapat dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan.
Kepala Kantor Imam Bahri dan jajaran mengikuti Kegiatan Refleksi Akhir Tahun dan
Resolusi Kemenkumham Tahun 2022 secara virtual
Menurut pria kelahiran tahun 1972 ini, untuk tahun 2022 nanti akan mengacu pada target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Kita menunggu perjanjian kinerja atau terget kinerja, yang tentunya pada awal tahun nanti akan diumumkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, nanti baru kita mengacu kesitu. Apa target kita yang harus dicapai ditahun 2022, kita akan mengacu kesitu," tuturnya. (AR)
