PAMEKASAN - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) diperingati pada Rabu (29/11/2023) hari ini. Tahun ini, peringatan HUT ke-52 KORPRI ini menjunjung tema "KORPRIKAN INDONESIA". Salah satu bentuk kegiatan dalam rangka merayakan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-52 KORPRI adalah dengan mengikuti upacara bendera. Berlokasi di halaman Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, kegiatan upacara bendera ini diisi dengan berbagai rangkaian acara seperti pembacaan teks Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia, sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional hingga pembacaan doa.
Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan R Pandu Bayuaji SP. Adapun Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian (Kasubsi Intalkim) Alwin Taher bertindak selaku Perwira Upacara. Bertindak selaku komandan upacara adalah JFT Analis Keimigrasian Pertama Suryana Setyawan dan pembaca Panca Prasetya KORPRI adalah JFT Analis Keimigrasian Alfa Raditya Yuliananda. Adapun Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Imam Bahri berhalangan hadir dikarenakan sedang mengikuti Reviu Pendampingan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2024 untuk Satker Keimigrasian di Jakarta.
Dalam pidatonya, Kasubbag Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan R Pandu Bayuaji SP membacakan naskah sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional. Ia menyampaikan bahwa saat ini dunia sudah digerakan oleh AI (Artificial inteleigence), IoT (internet of thing), Big Data, sistem dan algoritma pemrograman, coding, maupun verifikasi biometrik sehingga kita tidak bisa lagi menggerakan pemerintahan dengan cara-cara lama. "Kita tidak boleh menyelesaiakan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Digitalisasi dalam proses, hasil layanan dan marketing semua produk layanan pemerintahan sudah merupakan kebutuhan. Masyarakat sangat berharap pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat," tuturnya. KORPRI, tambahnya, diharapkan mampu membaca dan menjawab perubahan ini guna mengembangkan birokrasi Indonesia yang betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045.
Di samping itu, Pandu melanjutkan, semua negara maju sudah menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi. "Saya minta para pengurus KORPRI yang rata-rata adalah para Sekjen, Sesmen, Sekda dapat menerapkan meritokrasi dalam birokrasi. Hal ini sangat penting agar birokrasi Indonesia menjadi semakin baik. Meritokrasi harus berbasis pada kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan dan tanpa diskriminasi," katanya.
Untuk diketahui, sistem meritokrasi diharapkan akan memudahkan pengembangan karir ASN dalam satu Kementerian, Kabupaten, Provinsi, atau pindah Kementerian, pindah Kabupaten maupun pindah Provinsi. Hal ini harus dapat dilakukan karena tujuan Meritokrasi adalah untuk (1) Merekrut ASN secara professional; (2) Mengembangkan kompetensi ASN; (3) Kepastian karir ASN; (4) Perlindungan karir ASN; (5) Pengelolaan ASN yang efektif dan efisien; dan (6) Penghargaan untuk Memotivasi ASN.
Menutup sambutan, Kasubbag Tata Usaha mengingatkan bahwa saat ini program utama KORPRI mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi ASN, perlindungan karir, bantuan hukum, dan peningkatan kesejahteraan. Program ini diharapkan membawa dampak positif pada masyarakat. "Untuk itu, saya mengajak pengurus KORPRI agar turut berperanserta secara aktif dalam menangani masalah inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak-anak," tuturnya. (alfa/imigrasipamekasan)
