Pengarahan dari Kakanwil Kemenkumham Jatim
Kemarin, pada hari Kamis (10/1), telah dilaksanakan apel pagi dalam rangka Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2019 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur. Apel dipimpin oleh Ibu Susy Susilawati selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh seluruh Kepala UPT Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur, perwakilan CPNS Rekrutmen 2017, tim Humas UPT serta staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Acara apel tersebut bertujuan untuk melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas sebagai komitmen untuk pelaksanaan Janji Kinerja 2019, dan penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil hasil rekrutmen tahun 2017 menjadi Pegawai Negeri Sipil, berikut Pakaian Dinas Harian (PDH). Penyerahan SK dan PDH ini dilakukan secara simbolik kepada 4 orang perwakilan Calon Pegawai Negeri Sipil.
Pengarahan dari Kakanwil Kemenkumham Jatim
Uniknya, penandatanganan Pakta Integritas ini dilakukan secara digital, di mana perwakilan Kepala UPT membubuhkan tandatangan di atas komputer tablet menggunakan elektronik pen, dan Pakta Integritas yang ditandatangani dapat dilihat dan dibaca oleh para peserta melalui layar televisi berukuran 60 inci yang terkoneksi dengan komputer tablet tersebut. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly selalu menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi ASN secara lebih efektif dan efisien. "Kita harus mulai mengubah cara bekerja kita dengan berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi. Langkah ini harus kita dukung, karena ada kemauan untuk terus maju dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat", puji Ibu Susy.
Penyerahan SK PNS dan PDH secara simbolik oleh Ibu Susy, Kakanwil Kemenkumham Jatim
Selain itu, Ibu Susy Susilawati juga mengatakan, pada hari ini diserahkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Calon Pegawai Negeri Sipil hasil rekrutmen tahun 2017 sebanyak 17.521 orang dan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada para CPNS hasil rekrutmen tahun 2018 sebanyak 1.185 orang. "Motor penggerak organisasi adalah sumber daya manusia yang handal. Konsekuensi dari penambahan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ini akan berdampak pula pada konsekuensi pengembangan kompetensi mereka. Menurut Undang-Undang ASN, untuk menghasilkan kinerja yang berkualitas, para pegawai berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam dalam setahun", ujarnya. (AR)
